Referensi Perda No. 6 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan struktur sumber penerimaan daerah yang dipantau pada aplikasi ini. Setiap jenis PAD di bawah merujuk pada pasal yang memayunginya.
Ringkasan Norma Perda
Kutipan kunci penyusunan struktur PADJenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
Lima jenis pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati, yaitu PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
Empat jenis pajak dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak, yaitu BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet.
Ketentuan Retribusi Daerah
Tiga kategori retribusi yang sah dipungutJenis Retribusi terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.
Retribusi Jasa Usaha mencakup penyediaan tempat kegiatan usaha, tempat pelelangan, parkir khusus, rumah potong hewan, kepelabuhanan, tempat rekreasi, penjualan hasil produksi Daerah, dan pemanfaatan aset Daerah.
Pajak Daerah
9 jenis · PAJAKKontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Kabupaten Buton memungut 9 (sembilan) jenis pajak sesuai Pasal 2 Perda No. 6 Tahun 2023.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
PBBP2 · Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2)Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BPHTB · Pasal 14Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)
OPSBKN · Pasal 62Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)
OPSBBN · Pasal 69Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
PBJT · Pasal 27 Ayat (1) s.d. Ayat (4)Pajak Reklame
REKLAME · Pasal 34Pajak Air Tanah (PAT)
PAT · Pasal 41Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)
MBLB · Pasal 48Pajak Sarang Burung Walet
PSBW · Pasal 55Retribusi Daerah
14 jenis · RETRIBUSIPungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, terbagi atas Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu (Pasal 74).
Retribusi Pelayanan Kesehatan
RET-KES · Pasal 79 Ayat (1) huruf a dan Pasal 81Retribusi Pelayanan Kebersihan
RET-KEB · Pasal 79 Ayat (1) huruf b dan Pasal 82Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
RET-PRT · Pasal 79 Ayat (1) huruf cRetribusi Pelayanan Pasar
RET-PAS · Pasal 79 Ayat (1) huruf dRetribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
RET-ITU · Pasal 87 Ayat (1) huruf aRetribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
RET-PLG · Pasal 87 Ayat (1) huruf bRetribusi Tempat Khusus Parkir
RET-PPK · Pasal 87 Ayat (1) huruf cRetribusi Rumah Potong Hewan
RET-RPH · Pasal 87 Ayat (1) huruf dRetribusi Jasa Kepelabuhanan
RET-PKP · Pasal 87 Ayat (1) huruf eRetribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
RET-REC · Pasal 87 Ayat (1) huruf fRetribusi Penjualan Hasil Produksi Pemerintah Daerah
RET-PRD · Pasal 87 Ayat (1) huruf gRetribusi Pemanfaatan Aset Daerah
RET-AST · Pasal 87 Ayat (1) huruf hRetribusi Perizinan Bangunan Gedung (PBG)
RET-PBG · Pasal 99 Ayat (1) huruf aRetribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
RET-TKA · Pasal 99 Ayat (1) huruf bHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3 jenis · KEKAYAANHasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari kekayaan Negara yang dikelola sendiri oleh Daerah.
Hasil Sewa Aset dan Tanah Daerah
KK-SEWALain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4 jenis · LAINNYAPenerimaan Daerah yang sah di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Denda dan Ganti Rugi
LL-DGRPenerimaan Lain yang Sah
LL-LNYDasar Hukum Lain
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.